SALAM PAPUA (TIMIKA)- Inspektorat Mimika menggelar Kegiatan Penilaian Risiko Fraud, Risiko Strategis dan Operasional OPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Mimika, Selasa (17/09/2024) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, dibuka Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dari 17-19 September 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Inspektorat Mimika, Yulius Lesomar dan seluruh pimpinan Organsasi Perangkat Daerah dan jajarannya. Bertindak sebagai narasumbera adalah perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua, Miarno. Acara ini diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa pembukaan dipimpin oleh Pater Yoseph Ikikitaro, Pr.

Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito dalam sambutannya antaralain mengatakan, seluruh pimpinan OPD didorong agar berperan aktif dalam tune up the top dan menghindari praktik-praktik fraud yang adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Fraud dapat terjadi di berbagai sektor, seperti keuangan, asuransi, dan perdagangan.

“Hal ini mengarah ke praktik KKN yakni Korupsi, Kolusi dan Korupsi. Upaya mencipta pengendalian lingkungan sudah dilakukan, sehingga memperluas tangggungjawab untuk mencegah fraud. Bagi unit audit internal, upaya penciptaan lingkungan anti fraud dapat menempatkan pada posisi kesempatan dan tantangan,” ujar Pj Bupati.

Sedangkan lingkungan pengendalian yang koindusif mendorong peran unit auditor internal secara cepat membangun rencana tindak pencegahan fraud dan akan mendapatkan cara untuk memberi nilai tambah bagi organisasi. Dan ketika pimpinan audit internal gagal mengantisipasi harapan dan tuntutan para stakeholder, maka jabatan yang diduduki menjadi lamban.

“Jadi menyikapi masalah fraud sebenarnya menjadi tanggungjawab utama para pimpinan. Saya pernah katakana bahwa organsasi mulai dari yang besar sampai yang kecil sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu yang selalu mempengaruhi organisasi. Pada saat pimpinan memble, malas, organisasi juga akan ikut malas memble,” ungkapnya.

Pemkab sambungnya dalam semua tingkatan memiliki tupoksi. Tetapi alhasil, tupoksi sekarang sudah ditinggalkan, namun yang selalu didengar oleh semua dan kondisi ini terjadi bukan hanya di Mimika bahkan di pusatpun hal ini terjadi.

“Saya yakin semua level terjadi. Dengan kondisi yang ada sekarang kita saling mengingatkan tanggungjawab kita, dan di saat kita diberikan tanggungjawab semua harus dijalankan sesuai job description. Kalau itu dikesampingkan, hanya akan menjadi pajangan yang menarik,” tegasnya.

Sama halnya dengan Otonomi Khusus tambah Pj Bupati, yang menjabat sebagai Direktur Otonomi Khusus Kemendagri ini, pihaknya berjibaku di Jakarta untuk membuat UU Otsus namun malah dikatakan tidak ada artinya.

“Iya tidak ada artinya kalau Bapak dan Ibu tidak membacanya dengan baik. Kalau baca dari awal sampai akhir dan mengerti sampai dengan lampiran dan turunannya. UU ada turunannya, ada Kepres, PP, bahwa UU ini sangat bermanfaat,” terangnya.

Menurut Pj Bupati, Papua sudah diberikan privilege atau pengecualian dari yang lain. Yang menarik ada 9 daerah desentralisasi asimetris yakni 6 provinsi di Papua, Daerah Khusus Jakarta, Yogjakarta dan Aceh diberikan kekhususan. Jogja tiap tahun diberikan anggaran Rp 1,4 triliun dan semua berjalan dengan baik.

“Semua ada komando, Jogja sekarang jadi panutan. Ada angka kemiskinan tergantung pada cara pandang kita pada angka tersebut. Pemahaman bersama bagaimana menempatkan dan melihat hal itu, indikatornya macam-macam. Contoh rumah lantai tanah belum tentu miskin. Sebab di Gunung Kidul rumah demikian disenangi karena pemilik merasa dingin,” ujarnya.

Pj berharap agar semua pimpinan OPD dan perwakilannya dapat mengikuti arahan selama kegiatan ini, sehingga ke depan dapat diterapkan lebih baik lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Mimika, Primus Lesomar kepada awak media menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan agar BPKP memberikan pendampingan kepada setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan dan mengidentifikasi resiko.

“Misalnya kegiatannya apa, programnya apa, anggaran berapa dan lokasi lalu nantinya dilakukan identifikasi dan penilaian nantinya. Serta resikonya bagaimana, besar atau kecil. Jadi selama 3 hari para pimpinan OPD diajak untuk bagaimana dia mengevaluasi programnya yang dilaksanakan selama setahun terhadap resiko yang dihadapi, serta kendala-kendala yang dihadapi dilakukan. Seperti tidak sinkronnya perencanaan dengan fakta,” ungkapnya.

Fraud juga dikatakannya berpotensi terjadi saat melalukan operasional di OPD yang berhubungan dengan pihak lain Dimana bisa saja terjadi praktik KKN sehingga diantisipasi dari awal, sebab berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah serta kegiatan  penjelasan yang dilakukan oleh pemateri dari BPKP Provinsi Papua.

Penulis/Editor: Sianturi