SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pemkab Mimika melalui Pj Sekda, Dominggus Robert H Mayaut mengungkapkan bahwa estimasi anggaran senilai Rp 1,3 Triliun dari APBD 2024 yang akan dikelola Dinas PUPR bukan hanya untuk pembangunan air bersih.

Hal ini disampaikan Pj Sekda yang juga merupakan Kepala Dinas PUPR Mimika dalam Rapat Paripurna DPRD Mimika terkait jawaban Pemkab atas pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam Paripurna pembahasan RAPBD Mimika 2024 senilai Rp 7, 5 Triliun.

"Terkait dengan alokasi anggaran pada Dinas PUPR dengan nilai Rp 1,3 Triliun digunakan bukan hanya untuk pembangunan air bersih saja," tegas Robert di hadapan Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng dan para anggotanya, Rabu (17/1/2024).

Dijelaskan bahwa anggaran Rp 1, 3 Triliun itu juga untuk pembangunan infrastruktur jalan multiyears, jembatan, pembangunan tahap I kantor Dinas PUPR, pembangunan kantor Imigrasi, serta infrastruktur dasar masyarakat di wilayah Distrik Pegunungan dan Pesisir.

Dalam momen yang juga dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD serta puluhan perwakilan Parpol dan Ormas itu, Robert menjelaskan bahwa review RAB tahun 2022 sebesar Rp 519 Miliar dipergunakan untuk 50.000 sambungan rumah (SR) dan anggaran yang telah digunakan hingga tahun 2023 sebesar Rp 172 Miliar dengan progres pekerjaan 33,32 %.

"Karena itu jelas masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 346 Miliar untuk selesaikan sambungan rumah," jelasnya.

Adapun sumber air bersih berasal dari air permukaan dan sumur bor di Kuala Kencana, jika debit air permukaan berkurang, maka dialirkan dari sumur bor tersebut. Untuk pekerjaan pipa di sepanjang jalan Cenderawasih dilakukan dari sisi sebelah kiri dari arah Kuala Kencana, sehingga kedua belah sisi dapat mengakomodir kebutuhan air bersih masyarakat.

Selain persoalan itu, alokasi anggaran Rp 1,3 Triliun itu juga akan dibangun MCK konstruksi individual untuk 10 rumah warga di kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah dengan nilai anggaran Rp 1,6 Miliar. Sedangkan 7 unit MCK individual di Kampung Pigapu, Distrik Iwaka akan dianggarkan sebesar Rp 600 juta.

"Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sanitasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat. Itu juga untuk mendukung program prioritas nasional dalam penanganan stunting," katanya.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy