SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Mimika melalui Inspektorat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).
Kegiatan pencanangan ini dibuka oleh Pj Bupati Mimika
Valentinus S Sumito dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Mimika, Petrus Yumte, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng dan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) wilayah, yang dilaksanakan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Kamis
(3/9/2024).
Valentinus S Sumito mengatakan, saat ini Pemkab Mimika mulai
mencanangkan zona integritas, di mana pencanangan Zona Integritas perlu
dilakukan dalam rangka menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,
bebas korupsi dan menjadi Birokrasi yang Bersih dan Melayani.
Hal ini sejalan dengan tiga target sasaran hasil utama
Reformasi Birokrasi. Yaitu, Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi,
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta Peningkatan Pelayanan
Publik.
“Oleh karena itu, saya minta, acara ini tidak hanya cukup
dengan penandatangan atau hanya gambaran saja. Tetapi harus diikuti dengan
langkah-langkah yang nyata. Saya menyadari tidak mudah melaksanakan tanggung
jawab besar ini, tapi saya yakin kita harus terus berbenah. Kita harus terus
berlari, jika ada kemauan pasti semua bisa,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Plt Kepala Inspektorat Mimika, Primus
Lesomar menjelaskan, terkait ZI bagaimana Pemkab Mimika menjadi wilayab yang
bebas korupsi, bebas melayani. Tahun ini dicanangkan maka tahun depan barulah
penilai diberikan oleh Kemenpan RB.
“Jadi ini kita lakukan pecanangan dulu, tahun depannya baru
diberikan nilai apakah sudah masuk ZI ini. Namun penilaian ini akan diberikan
untuk beberapa OPD saja sehingga penerapannya bertahap,” ucapnya.
Namun Primus menjelaskan, penilaian akan dilangsungkan
setelah Pemkab melakukan perbaikan atas nilai dari Sistem Informasi Evaluasi
Laporan dan Pelaksanaan (SIEP) yang saat ini nilainya masih CC.
“Kita akan berkolaborasi dulu bersama Bagian Ortal, untuk
penilaian SIEP, kalau SIEPnya sudah B barulah kita mulai penilaian untuk 5 OPD
di tahun pertama, kita berharap tahun ini sudah bisa kita jalankan,” pungkas
Primus.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi