SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Adrian Andhika Thie menyampaikan bahwa mewahnya
pembangunan infrastruktur khususnya beberapa kantor dinas (OPD) di Kabupaten
Mimika saat ini tidak berbanding lurus dengan pelayanan pemerintah daerah
terhadap masyarakat, terutama masyarakat di pinggiran Mimika, baik di wilayah
gunung maupun di wilayah pantai.
Adrian memuji dan sekaligus mengapresiasi adanya beberapa
gedung kantor OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang tampak menampilkan
sejahteranya dari sebuah Kabupaten dengan APBD-nya sangat besar ini.
Menurut dia, gedung-gedung kantor OPD tersebut menjadi
simbol dan bahkan sebagai wajah Kabupaten Mimika. Namun wujud “kesejahteraan”
beberapa kantor OPD tersebut harus berbanding lurus dengan pelayanan dan
perhatian Pemkab Mimika kepada masyarakat, khususnya masyarakat asli di Mimika
yakni Amungme, Kamoro (Mimika Wee) dan 5 suku kekerabatan lainnya, yang
sebagian besar berdomisili di pinggiran Mimika.
Ironisnya, anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini
menyayangkan bahwa fakta yang terjadi, masyarakat di pinggiran Mimika belum
maksimal terjamah oleh Pemkab Mimika yang berwenang mengelola APBD Mimika yang
jumlahnya fantastis. Maka diharapkan untuk bisa benar-benar memberikan
pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Saya secara pribadi memberi apresiasi dengan adanya
beberapa gedung kantor OPD yang begitu mewah tersebut. Namun sayangnya
keindahan fisik gedung-gedung kantor tersebut tidak sama dengan kesejahteraan
hidup yang dialami masyarakat di pinggiran Mimika, yang bisa saja dikatakan
mereka belum mendapatkan pelayanan publik yang baik seperti halnya di bidang
pendidikan dan kesehatan yang tidak secara maksimal mereka rasakan,” ujarnya kepada salampapua.com, Kamis (13/2/2025).
Sosok legislatif muda ini mengatakan, fakta ini menjadi
pekerjaan rumah (PR) bagi Kepala Daerah yang nantinya akan ditetapkan untuk
memberikan perhatian khusus dan bahkan perhatian lebih kepada masyarakat di
pinggiran Mimika dalam hal ini distrik-distrik yang jauh yang tidak dapat dijangkau
lewat jalur transportasi darat agar mereka turut menikmati kesejahteraan di
Mimika dan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, dapat mereka alami secara utuh.
“Hal ini sama dengan salah satu fokus perhatian PDI
Perjuangan yakni membela kemaslahatan masyarakat ‘wong cilik’ agar mereka dapat
menjalani hidup layak di bumi Indonesia ini,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Dia menambahkan, setelah AKD DPRK Mimika
sudah dibentuk, maka dirinya bersama anggota dewan lainnya akan mendorong
Pemkab Mimika untuk lebih serius berkomitmen mewujudkan pembangunan dan
pelayanan dari desa ke kota.
“Dalam waktu dekat ini kami akan membahas terkait
pembentukan AKD DPRK Mimika. Jika AKD sudah terbentuk, maka kami akan langsung
melaksanakan tugas legislatif kami sesuai bidang komisi masing-masing, supaya
seluruh masyarakat di Kabupaten ini dapat menikmati keseimbangan kesejahteraan,
baik di wilayah kota maupun di wilayah pinggiran Mimika,” tutupnya.
Penulis/Editor: Jimmy