SALAM PAPUA (TIMIKA) – Upaya penyelesaian konflik tapal batas di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah terus berproses. DPR Kabupaten Mimika, Pemkab Mimika, perwakilan masyarakat Kapiraya, serta pihak dari kabupaten tetangga dijadwalkan bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 16 Desember 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, AMd, saat ditemui Salampapua.com di halaman Graha Eme Neme Yauware, Kamis (4/12/2025).

Menurut Primus, masyarakat Kapiraya telah menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan perang, dan berharap persoalan tapal batas dapat diselesaikan secara damai. Namun, turunnya masyarakat dari kabupaten tetangga hingga wilayah pesisir memicu kekhawatiran warga setempat.

“Masyarakat tidak suka kondisi seperti itu. Mereka berharap pemerintah cepat mengambil langkah penyelesaian,” ujarnya.

Selain tapal batas, warga juga mendesak pemerintah menutup aktivitas tambang liar yang dinilai menjadi sumber potensi konflik baru.

“Masyarakat bilang ada excavator masuk, tapi tidak tahu lewat kabupaten mana. Intinya, semua kegiatan tambang harus dihentikan dulu sampai proses penyelesaian tapal batas ini tuntas,” jelas primus.

Primus menambahkan, pertemuan dengan Mendagri nanti akan melibatkan perwakilan Pemerintah Mimika, DPRK Mimika, tokoh masyarakat dan pemuda Kapiraya, serta perwakilan dari Kabupaten Deiyai dan Dogiyai yang berkepentingan dalam persoalan tersebut.

Ia juga berharap Gubernur Papua Tengah hadir dalam pertemuan itu sebagai mediator mengingat persoalan ini melibatkan lebih dari satu kabupaten.

“Harapan kita, ada penyelesaian terbaik. Jangan sampai ada korban lagi karena itu sangat tidak manusiawi. Kita semua pasti prihatin,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi