SALAM PAPUA (TIMIKA) - Akhir-akhir ini, nama figur yang digadang-gadang menjadi calon Bupati dan Walikota untuk pemekaran wilayah baru, marak diperbincangkan di tengah masyarakat Mimika.
Nama-nama figur yang disebut itu merupakan orang asli Papua (OAP), termasuk anak asli suku Amungme dan Kamoro. Menanggapi hal itu, Pj Sekda Pemkab Mimika, Petrus Yumte menyatakan bahwa hingga saat ini, Pemkab Mimika belum membuka mandatori soal pemekaran wilayah.
"Di Pemda belum ada pembukaan mandatori soal pemekaran wilayah," kata Yumte, Senin (3/2/2025).
Meski demikian Yumte menyampaikan, bahwa kalau tidak salah, beberapa tahun lalu Pemkab Mimika telah menyiapkan anggaran untuk urusan pembentukan kota, ditambah pemekaran Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat.
"Selama ini masing-masing wilayah itu urus sendiri-sendiri, dan harapan kedepannya Pemkab Mimika yang jadi ketua timnya," katanya.
Survei dan kajian untuk pemekaran tiga wilayah tersebut menurutnya, telah ada di Tata Pemerintahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akan tetapi untuk mewujudkannya dikembalikan ke mandatori kementerian.
"Kajian dan syarat terbentuknya kabupaten sudah ada semua, tapi semua kembali ke mandatori dari pusat" tuturnya.
Pemekaran wilayah baru di Mimika dikatakan Pj Sekda perlu dilakukan, supaya ASN dan honorer yang saat ini jumlahnya banyak bisa dibagi-bagi, dan beban APBD Pemkab Mimika bisa berkurang.
"Jumlah ASN ditambah honorer kita saat ini kurang lebih mencapai sembilan ribu, berarti nanti bisa dibagi-bagi ke wilayah baru," tutupnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
