SALAM PAPUA (TIMIKA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel & Resto Cenderawasih 66, Selasa (11/3/2025).
Tema pembangunan Pemkab Mimika tahun 2026 yakni, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mimika”.
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan bahwa pada pembahasan Renja ini, ditekankan kepada bidang pendidikan. Dimana diharuskan anak-anak yang tidak sekolah bisa diintervensi untuk mendapatkan pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak-anak Papua yang tidak bersekolah.
“Memang tadi pembahasannya Sekda tekankan untuk jangan lagi ada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, maka tadi Disdik minta bahwa urusan tersebut bukan hanya dibebankan kepada Disdik, tapi harus adanya kolaborasi tingkat kampung dan distrik serta adanya pihak kepolisian, sehingga kedepannya kita harus buka forum lain,” ujarnya.
Lanjut, Yohana adapun pembahasan terkait bagaimana hasil-hasil dari masyarakat harus punya tempat untuk dipasarkan, sehingga apa yang dihasilkan masyarakat tidak mubazir dan mendapatkan peningkatan perekonomian masyarakat. Sama halnya dengan peningkatan pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, sehingga keluhan terkait pelayanan kesehatan di Mimika dapat di minimalisir.
“Kemudian kita tingkatkan UMKM Mimika. Misalnya kita siapkan tempat untuk menampung hasil-hasil masyarakat agar bisa dijual, sama juga dengan permasalahan pelayanan kesehatan harus kita minimalisirkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembahasan juga dilakukan terkait persoalan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur, air bersih, jembatan, kemudian pembersihan lingkungan dan lainnya.
“Memang tadi kita dapat masukkan banyak, karena memang tadi kita libatkan juga pihak-pihak lain dan masyarakat serta lembaga masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan masukan dari mereka dan mereka bisa lihat Renja Pemkab,” jelas Yohana.
Ia menambahkan, adapun masukan dari OPD untuk forum konsultasi publik ini sebaiknya dilakukan sebelumnya di tingkat OPD teknis, sehingga bisa mendiskusikan semua Renja masing-masing sebelum nantinya dibahas secara luas.
“Tadi kalau masukan dari OPD teknis, mereka minta bahwa sebelum kita bahas secara luas, OPD bisa membahas sebelum di tingkat mereka masing,” tutupnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
