SALAM PAPUA (TIMIKA) – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Gregorius Okoare, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk turun tangan menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (12/04/2025), Gregorius menyebut bahwa pihaknya mencium banyaknya indikasi penyalahgunaan anggaran negara oleh sejumlah pejabat daerah. Karena itu, ia meminta agar KPK segera melakukan investigasi langsung ke wilayah Papua Tengah, khususnya Mimika.
“KPK jangan tinggal diam. Harus datang langsung ke Papua, termasuk Mimika, dan periksa semua kepala OPD di Pemkab Mimika,” tegas Gregorius Okoare.
Tak hanya kepada KPK, Gery, sapaan akrab Gregorius, juga meminta Kepolisian Daerah Papua, Polres Mimika, dan Kejaksaan Negeri Mimika untuk bersikap terbuka dan jujur dalam proses penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi.
“Jangan hanya diam. Harus transparan terkait hasil penyelidikan dugaan korupsi di semua OPD dalam lingkup Pemkab Mimika,” ujarnya.
Menurut Gery, selama ini pengelolaan anggaran negara di Mimika masih jauh dari prinsip akuntabilitas, karena banyak program yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita mau pemerintahan Bapak Johannes Rettob dan Emanuel Kemong bersih dari praktik saling tuding. Kalau ada yang terbukti mencuri, harus ditindak tegas,” tandasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
