SALAM PAPUA (NABIRE) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., CH. Med., CHt., menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kesehatan yang lebih sehat, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah Kesehatan (Rakerkesda) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, yang digelar secara luring dan daring di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, pada Selasa (22/4/2025).
Rakerkesda ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting, mulai dari kepala OPD Pemprov Papua Tengah, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, hingga pimpinan organisasi profesi kesehatan seperti IDI dan KPA. Hadir pula Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), akademisi dari UI dan Uncen, perwakilan DPR Papua Tengah dan MRP, serta tokoh adat dan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tapi arena strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan ke depan,” ujar dr. Agus dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya meninggalkan pola kerja sektoral dan menyambut semangat kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix, yang menggabungkan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam suasana sinergi, sinkronisasi, harmonisasi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.
Dalam forum ini, sejumlah topik krusial dibahas, antara lain: Penguatan pelayanan kesehatan primer, optimalisasi sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan, pemberdayaan tenaga medis lokal, penanggulangan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan stunting.
Juga percepatan program “Ko Harus Sehat”, insentif tenaga kesehatan, penguatan Posyandu berbasis keluarga, inovasi digital dan telemedicine dan strategi pelayanan di daerah rawan konflik
Agus juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal, mengingat tantangan geografis Papua Tengah serta keragaman budaya dan bahasa.
“Program kesehatan harus menjangkau setiap rumah dan menjadikan keluarga sebagai pusat perubahan. Tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda harus menjadi ujung tombak edukasi kesehatan di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Hasil Rakerkesda ini akan menjadi draf awal Peta Jalan Pembangunan Kesehatan Papua Tengah 2025–2030, yang mencakup program prioritas, indikator keberhasilan, serta komitmen konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harus akui, selama ini program berjalan sendiri-sendiri antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Kini saatnya menyatukan langkah dalam satu kerangka kerja yang solid,” ungkap Agus.
Menurutnya, Papua Tengah yang memiliki delapan kabupaten dengan karakteristik geografis dari pesisir hingga pegunungan menghadapi tantangan besar, namun juga menyimpan potensi lokal yang luar biasa untuk menjadi fondasi solusi.
“Setiap peserta forum ini harus kembali dengan tugas dan kontribusi nyata. Jangan hanya berhenti pada kesepakatan prinsip, tapi wujudkan dalam aksi baik sebagai pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, maupun sebagai anggota keluarga dan komunitas,” pungkasnya.
Penulis/Editor: Sianturi
