SALAM PAPUA (TIMIKA) – Warga pesisir Mimika dihebohkan dengan kemunculan sebuah kapal tongkang yang diduga mengangkut alat berat untuk operasi tambang ilegal di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kehadiran kapal tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Kapiraya, terutama terkait potensi kerusakan lingkungan, konflik horizontal, hingga pertumpahan darah.

“Benar, ada kapal tongkang yang masuk dan rencananya membawa alat berat ke Kapiraya. Ini harus dihentikan. Tidak boleh ada aktivitas pengerukan di sana karena sangat merugikan masyarakat,” tegas Timo Taepau, salah satu tokoh masyarakat Kapiraya, kepada Salampapua.com, Kamis (24/7/2025).

Ia mengatakan bahwa tambang ilegal yang dikerjakan secara manual saja sudah sangat merusak lingkungan. Jika pengerukan dilakukan dengan alat berat, dampaknya bisa lebih besar dan mengancam tanah leluhur yang telah dijaga turun-temurun.

Timo juga meminta pemerintah untuk serius mengusut siapa yang memfasilitasi masuknya alat berat ke wilayah tersebut. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, alat berat tersebut diduga milik oknum pengusaha asal Kamoro.

“Saya mohon DPRK dan Pemkab Mimika turun tangan untuk menghentikan ini,” pintanya.

Isu ini pun sampai ke telinga Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, yang turut menyatakan keprihatinannya. Putra asli Suku Kamoro ini menegaskan bahwa keberadaan kapal tongkang pengangkut alat berat untuk operasi tambang liar di Kapiraya harus segera dihentikan.

“Saya sudah dengar soal kapal tongkang itu, dan informasi ini juga sudah viral di media sosial. Ini harus disikapi dengan serius,” ujarnya.

Primus menyoroti bahwa meski beberapa lokasi tambang di Kapiraya dan Wakia memiliki izin dari pemerintah pusat atau provinsi, bukan berarti aktivitasnya boleh dibiarkan begitu saja. Ia meminta agar perizinan tersebut ditinjau ulang.

“Sengketa berdarah akibat tambang emas di Wakia belum selesai, sekarang muncul masalah baru di Kapiraya. Masyarakat pemilik hak ulayat semakin menderita demi mempertahankan tanah dan alam mereka,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika benar ada keterlibatan oknum pengusaha lokal, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki dan mengambil tindakan tegas.

“Kalau memang ada keterlibatan oknum terlebih lagi putra daerah sendiri ya ditangkap saja. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Lihat saja di Wakia, sudah ada rumah warga yang dibakar,” tutup Primus dengan nada tegas.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi