SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program anggaran tahun 2025 bagi seluruh puskesmas se-Mimika. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Timika, Selasa (15/7/2025).

Kepala Dinkes Mimika, Reynold Rizal Ubra, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap seluruh satuan kerja di bawah Dinkes Mimika, termasuk Rumah Sakit Waa Banti dan Laboratorium Public Safety Center (PSC) 119. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian program, transparansi anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

"Setiap puskesmas mempresentasikan realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program prioritas, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Evaluasi ini juga menjadi upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui dashboard digital atau pelibatan auditor independen," jelas Reynold.

Selain itu, masing-masing puskesmas juga menyampaikan strategi penguatan SDM agar mampu menjalankan perencanaan berbasis indikator dan pelaporan keuangan yang akurat.

Dari hasil presentasi 18 puskesmas, tercatat rata-rata capaian realisasi anggaran BOK berada di angka 30 persen per Juni 2025. Sementara realisasi program yang telah dijalankan telah mencapai 50 persen.

“Capaian ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, sehingga pelaporan program langsung disalurkan ke pusat,” jelas Reynold.

Beberapa program yang sedang dijalankan di antaranya: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pelayanan kesehatan terpadu di tingkat desa dan kecamatan, Pemeriksaan kesehatan gratis, jejaring fasilitas kesehatan dan dokter mandiri dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan kader.

Untuk realisasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Reynold menyebut telah mencapai 50 persen. Dana ini terutama diberikan kepada puskesmas yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Rata-rata puskesmas mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp 80 juta untuk pelayanan, dan saat ini realisasinya sudah menyentuh 50 persen,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi