SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Rabu (3/9/2025). Kunker ini dipimpin Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, didampingi para anggota yakni Abrian Katagame, Elias Rante Ratu, Darwin Rombe, dan Amos Jamang.

Elinus menjelaskan, kunker dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait program Dishub yang dinilai belum menjawab kebutuhan di lapangan. Komisi IV juga menyoroti rendahnya serapan anggaran, termasuk progres pekerjaan langsung (PL).

“Kami terima banyak laporan terkait pekerjaan Dinas Perhubungan, jadi kami mau tahu apa kendalanya agar bisa dicari solusi bersama,” ujar Elinus.

Menurutnya, sejumlah keluhan masyarakat antara lain terkait pelayanan penerbangan perintis yang dinilai belum maksimal. Antrean panjang saat pembelian tiket hingga keterbatasan rute disebut menjadi masalah utama.

“Subsidi ini mestinya membantu masyarakat, bukan menyulitkan. Bahkan seharusnya pelayanan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.

Komisi IV juga meminta evaluasi pemanfaatan Bus PON agar lebih optimal untuk masyarakat, serta pembangunan dermaga dan fasilitas bandara yang dinilai perlu ditinjau kembali.

Sementara itu, Sekretaris Dishub, Alter Ambat, memaparkan bahwa anggaran Dishub 2025 mencapai Rp 439 miliar, dengan realisasi baru sekitar 20 persen. Sejumlah program yang berjalan antara lain subsidi penerbangan dan angkutan umum, serta pembangunan 13 dermaga apung di Kokonao, Rayara, Ipiri, Timika Pantai, Kekwa, Omawita, Fanamo, Ayuka, Iwaka, dan Pigapu.

“Realisasi anggaran kita baru 20 persen. Untuk pembangunan 13 dermaga menggunakan dana Otsus senilai Rp 15 miliar, dan karena waktu terbatas, pelaksanaan dilakukan secara PL,” jelas Alter.

Kasi LLAU dan Penunjang Kespen, Dahlia, menambahkan bahwa tujuh bandara udara mendapat subsidi penerbangan. Antrean tiket disebut kerap terjadi akibat pembatalan penerbangan karena cuaca.

“Jika penerbangan batal karena cuaca, penumpang dialihkan ke hari berikutnya sehingga terjadi penumpukan. Untuk insiden pesawat, maskapai sudah berkomitmen menyiapkan armada pengganti,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Laut, Eva P. Hegemur, melaporkan bahwa progres pembangunan pelabuhan rakyat telah mencapai 47 persen, sementara pengadaan kapal fiber sudah 85 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

“Kendala yang dihadapi adalah sertifikasi tanah, karena lokasi pembangunan berada di kawasan hutan lindung. Jadi masih menunggu penyelesaian status lahan,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi