SALAM PAPUA (TIMIKA) - Masyarakat Kampung Waa-Banti, Kimbeli, Pertanian, Tsinga, Aroanop, Opitawak dan sekitarnya, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) agar kembali menyediakan sarana transportasi khusus untuk melayani masyarakat yang hendak datang dan pulang dari Timika.

Permintaan warga yang berdomisili di area operasi PTFI ini disampaikan saat mengkuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika dan PTFI, yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRK Mimika, Jumat (19/9/2025).

Koordinator Gerakan Pemuda Peduli Kampung Waa Banti, Obeth Natkime mengatakan, transportasi yang disiapkan untuk menjemput dan mengantar masyarakat Banti sudah terhenti sejak tahun 2009. Sejak saat itu, masyarakat Banti dan beberapa kampung lainnya mengalami kesulitan, sehingga harus menggunakan mobil operasional milik aparat keamanan.

"Hari ini kami datang sampaikan aspirasi ke DPRK yang isinya supaya PTFI kembali sediakan transportasi untuk masyarakat Banti dan beberapa kampung lainnya. Untuk kami di Banti itu sediakan mobil, sedangkan di Tsinga dan kampung lain itu harus ada Helikopter," pungkas Obeth.

Sebelum tahun 2009, sambungnya, masih ada mobil yang melayani masyarakat termasuk mobil khusus bagi Kepala Suku.

"Kami tidak tahu alasan apa sampai transportasi itu ditarik. Makanya sekarang kami minta lagi, karena kami yang terkena dampak langsung atas operasional PTFI," tegasnya.

Namun Dia mengungkapkan bahwa aspirasi yang telah disampaikan tersebut tidak jadi diserahkan ke DPRK sebelum Pimpinan tertinggi di manajemen PTFI hadir langsung menemui masyarakat.

"Aspirasi ini tidak jadi kami serahkan ke DPRK dan RDP ditunda. RDP harus dijadwalkan lagi dan harus dihadiri pimpinan tertinggi Freeport, saat itu baru kami serahkan aspirasi kami," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal mengatakan bahwa RDP terpaksa ditunda karena masyarakat Banti menginginkan agar aspirasi mereka diserahkan langsung ke manajemen PTFI.

Aspirasi ini menurutnya dikarenakan masyarakat Banti dan sekitarnya mengalami penderitaan dari tahun ke tahun. Harusnya manajemen PTFI hadir mendengar dan menerima aspirasi mereka tanpa ada alasan apapun, mengingat masyarakat ini merupakan korban langsung operasi PTFI.

Jika pada jadwal berikutnya, manajemen PTFI tidak hadir, maka RDP akan dilanjutkan ke tingkat Provinsi.

"RDP ditunda karena manajemen PTFI tidak hadir. Ini sudah kedua kalinya PTFI tidak hadir. Jadi diharapkan jadwal berikutnya harus hadir," kata Dolfin.

Saat salampapua.com meminta konfirmasi kepada pihak PTFI, Senior Vice President (SVP) Community Relations PTFI, Nathan Kum mengatakan bahwa PTFI menghormati undangan DPRK Mimika dan perwakilan masyarakat dalam RDP tersebut.

“Perwakilan PTFI hadir dalam pertemuan dan mencatat setiap masukan dari semua pihak. Saat ini jajaran pimpinan dan segenap sumber daya sedang fokus pada upaya penyelamatan rekan-rekan kami yang terdampak insiden luncuran material basah di area operasional,” ujarnya.

Nathan mengungkapkan, layanan transportasi darat untuk masyarakat Banti dan sekitarnya tetap berjalan sesuai permohonan seperti kegiatan sekolah, acara gereja, acara adat, maupun kedukaan.

Untuk pelayanan kesehatan, PTFI bekerja sama dengan RS Waa Banti menyiapkan dua kendaraan ambulans untuk melayani pasien yang mesti dirujuk ke dataran rendah (Timika).

“Kami tegaskan perusahaan tidak memfasilitasi transportasi pendulang dari dataran rendah ke dataran tinggi, karena mendulang merupakan kegiatan ilegal. Bus reguler dua kali seminggu yang sebelumnya ada kini sedang uji coba di terminal khusus baru di Mile Post 34 Timika. Jika sudah siap, layanan untuk masyarakat Banti dan sekitarnya dapat dilakukan kembali secara reguler,” ungkapnya.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy