SALAM PAPUA (TIMIKA)- Ketergantungan ekonomi Kabupaten Mimika terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali diuji. Insiden yang terjadi di area operasional tambang pada 2025 tidak hanya berdampak pada produksi dan keselamatan kerja, tetapi juga berimbas langsung pada penerimaan pajak, APBD, serta perputaran ekonomi masyarakat.

Data KPP Pratama Timika menunjukkan penerimaan pajak hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 60 persen dari target. Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika yang justru melampaui target hingga Rp500 miliar. Kontras ini menegaskan satu hal penting: ekonomi Mimika masih sangat rentan terhadap gangguan di sektor pertambangan, meski upaya penguatan pendapatan daerah mulai menunjukkan hasil.

Situasi tersebut seharusnya menjadi refleksi serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika. Selama struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada satu sektor dominan, setiap gangguan di Freeport akan selalu berpotensi mengguncang stabilitas fiskal dan ekonomi lokal.

Langkah pertama yang perlu dilakukan Pemda Mimika adalah mempercepat diversifikasi ekonomi. Pengembangan sektor non-tambang seperti perikanan, pertanian lokal, peternakan, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta UMKM harus dijalankan secara terencana dan berkelanjutan. Diversifikasi bukan hanya soal meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan sumber lapangan kerja alternatif bagi masyarakat.

Selain itu, capaian PAD yang telah melampaui target perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dibarengi dengan perbaikan sistem pendataan, digitalisasi pemungutan, serta pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran penerimaan. PAD yang kuat dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal ketika penerimaan dari sektor tambang mengalami penurunan.

Pemda Mimika juga perlu mempertimbangkan pembentukan dana cadangan atau buffer fiskal daerah. Dana ini penting untuk menjaga kesinambungan belanja publik, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, ketika terjadi tekanan fiskal akibat gangguan operasional tambang.

Di sisi lain, menjaga daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ketika aktivitas Freeport melambat, sektor-sektor pendukung seperti jasa, perdagangan, dan transportasi ikut tertekan. Program padat karya, belanja pemerintah yang pro-ekonomi lokal, serta perlindungan UMKM dapat menjadi instrumen penting agar roda ekonomi tetap berputar.

Koordinasi yang kuat antara Pemda Mimika, pemerintah pusat, dan manajemen PTFI juga tidak kalah penting. Akses informasi yang lebih awal terkait proyeksi produksi dan potensi gangguan akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan fiskal yang lebih antisipatif dan realistis.

Pada akhirnya, setiap insiden di Freeport seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis pertambangan, tetapi juga sebagai pelajaran kebijakan bagi Mimika. Tanpa keberanian untuk memperbaiki struktur ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap Freeport akan terus menjadi sumber kerentanan bagi pembangunan daerah.

Mimika membutuhkan ekonomi yang lebih seimbang dan tahan guncangan. Insiden di Freeport harus menjadi titik balik, bukan sekadar catatan tahunan yang berulang tanpa perubahan berarti.

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Mimika terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia (PTFI) telah lama menjadi kekuatan sekaligus kerentanan. Di satu sisi, sektor pertambangan menjadi motor utama perekonomian daerah. Namun di sisi lain, setiap insiden, penurunan produksi, atau gangguan operasional di Freeport hampir selalu berdampak langsung pada penerimaan pajak, stabilitas APBD, penyerapan tenaga kerja, serta perputaran ekonomi lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Mimika masih sangat sensitif terhadap dinamika sektor tambang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis agar gangguan di Freeport tidak terus-menerus mengguncang stabilitas ekonomi daerah.

Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan manajemen PTFI juga tidak kalah penting. Komunikasi yang terbuka dan terstruktur akan membantu Pemda Mimika memperoleh informasi lebih awal terkait proyeksi produksi, potensi gangguan operasional, serta dampaknya terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat disusun secara lebih antisipatif dan realistis.

Pada akhirnya, setiap insiden di Freeport harus dijadikan pelajaran kebijakan, bukan sekadar peristiwa teknis pertambangan. Evaluasi tidak hanya perlu dilakukan dari sisi keselamatan kerja, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekonomi daerah. Pengalaman ini harus menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi Mimika yang lebih tahan krisis dan berorientasi jangka panjang.

Kesimpulan, agar stabilitas ekonomi Mimika tidak terus bergantung pada kondisi Freeport, Pemda harus berani keluar dari zona nyaman. Optimalisasi PAD, diversifikasi ekonomi, penguatan daya beli masyarakat, serta kesiapan fiskal merupakan kunci agar setiap gangguan di sektor tambang tidak lagi berujung pada guncangan ekonomi daerah.

Penulis: Sianturi