SALAM PAPUA (TIMIKA) – Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika
secara resmi menunjuk Derek Tenouye sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) guna
mengurai persoalan 8.300 eks karyawan mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia
yang belum terselesaikan sejak 2017.
Derek Tenouye menyampaikan apresiasi kepada fraksinya atas
kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Pansus tersebut.
“Terima kasih untuk teman-teman di Fraksi yang telah memilih
saya sebagai Ketua Pansus untuk menangani persoalan karyawan Moker,” ujar Derek
usai menghadiri rapat pengusulan nama Pansus di Aula DPRK Mimika, Senin
(23/2/2026).
Menurutnya, persoalan karyawan Moker telah berlangsung cukup
lama dan belum menemukan titik kepastian hukum. Berbagai aksi demonstrasi telah
dilakukan, baik di daerah, tingkat provinsi, hingga ke pemerintah pusat, namun
belum membuahkan hasil yang jelas.
Ia menjelaskan, upaya memperjuangkan hak ribuan karyawan
tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK
Mimika. Namun karena masih terdapat sejumlah kendala, pembentukan Pansus
dinilai sebagai langkah strategis untuk mencari solusi yang lebih terarah.
Meski Pansus belum ditetapkan melalui rapat paripurna, Derek
memastikan pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan manajemen PTFI
untuk meminta penjelasan terkait aturan dan kebijakan yang diterapkan terhadap
para karyawan Moker.
Selain itu, Pansus juga akan menggelar pertemuan dengan
perwakilan ribuan karyawan Moker guna mendengar langsung tuntutan serta harapan
mereka terhadap manajemen perusahaan.
“Kita akan bertemu manajemen PTFI dan menanyakan kembali apa
penyebab dari semua tuntutan para karyawan Moker ini. Itulah gunanya Pansus ini
dibentuk,” tegasnya.
Derek menambahkan, penyelesaian persoalan ini akan
difokuskan di Timika, bukan di tingkat provinsi maupun di Jakarta, agar
prosesnya transparan dan dapat disaksikan langsung oleh para karyawan Moker
serta masyarakat luas.
Ia pun berharap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD
segera dibagikan sehingga rapat paripurna penetapan Pansus dapat segera
dilaksanakan.
“Kita harapkan DPA APBD segera dibagi supaya bisa lakukan
paripurna penetapan Pansus ini, sehingga kami bisa mulai bekerja menentukan
langkah dan menyusun agenda,” pungkasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
