SALAM PAPUA (TIMIKA) – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Mimika.

Penegasan itu disampaikan Kemong saat memimpin rapat pembentukan Satgas MBG di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Jalan SP3, Kamis (12/2/2026).

“Program MBG ini sudah berjalan sejak 2025. Namun hari ini kita bentuk tim Satgas yang terdiri dari beberapa perwakilan, termasuk Tim PKK, agar ada kesamaan persepsi sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penentuan titik pembangunan dapur MBG yang akan diajukan bersama investor melalui Satgas untuk memperoleh surat keputusan dan persetujuan pembangunan dari pemerintah pusat. Pemkab Mimika juga mendorong keterlibatan investor lokal guna memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

“Kalau bisa kita prioritaskan investor lokal yang mampu. Investor yang membangun dapur MBG diberi waktu 45 hingga 60 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Setelah itu dapur akan diverifikasi kelayakannya sebelum mulai beroperasi,” jelasnya.

Terkait penyediaan lahan, dapur MBG dapat dibangun di atas lahan milik Pemda, pemerintah kampung, maupun lahan pribadi. Jika menggunakan lahan pemerintah, sistemnya pinjam pakai tanpa sewa. Sementara apabila berdiri di atas lahan pribadi, investor wajib membayar sewa sesuai kesepakatan.

Untuk pengelolaan, yayasan lokal dari berbagai latar belakang agama diperbolehkan menjadi pengelola, selama memiliki legalitas lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP aktif. Pelibatan masyarakat lokal dinilai penting guna mencegah potensi konflik sosial.

“Kita harus libatkan yayasan dan masyarakat lokal. Kalau ambil dari luar bisa menimbulkan konflik,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan pelaksanaan program harus mengikuti mekanisme serta aturan pertanggungjawaban yang berlaku, mengingat anggaran MBG bersumber dari APBN.

“Kita tentu ingin cepat, tetapi karena ini menggunakan dana APBN, mekanismenya harus jelas dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tutup Kemong.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi