SALAM PAPUA
(TAJUK) - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2024 sudah memasuki triwulan kedua. Dengan
nilai fantastis Rp 7,5 triliun, APBD Mimika memang termasuk jumlah yang masuk
dalam kabupaten/kota dengan nilai yang besar.
Proses pelelangan di Lelang Proyek Secara
Elektronik (LPSE) Kabupaten Mimika yang dikabarkan ribuan paket pekerjaan masih
berjalan. Beberapa diantaranya seperti pengadaan barang, pekerjan konstruksi,
jasa lainnya masih dalam proses pendaftaran. Padahal ini sudah mau Bulan Juni.
Nah kapan mau tender dan kapan mau mengerjakannya.
Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng sendiri
memberikan pernyataan bahwa pihaknya belum mengetahui sejauhmana penggunaan
anggaran Rp 7,5 trilun. Ketua DPRD Mimika juga mengingatkan agar semua program
di setiap Dinas lingkup Pemkab Mimika segera menjalankan semua program fisik
dan non fisik melalui APBD senilai Rp 7 triliun lebih yang telah ditetapkan.
"Sampai sekarang saya belum tahu APBD Rp
7 triliun lebih itu sudah sampai mana, saya juga belum tahu laporan dari Komisi
C yang biasa turun cek ke lapangan," tutur Anton, Senin (27/5/2024).
Bahkan kata Ketua DPRD, beberapa waktu ke
depan akan diagendakan pembahasan APBD Perubahan. Namun, sangat disayangkan
jika APBD induk belum terserap maksimal dan program pembangunan belum maksimal.
"Kita sudah masuk untuk pembahasan APBD
Perubahan, makanya yang induk harus dimaksimalkan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran
yang besar Rp 1,3 triliun. Di dalamnya termasuk pembayaran kepada kontraktor
atas proyek multiyear. Seperti pembangunan Jalan Mile-32 Kwamki Narama-Poumako
yang masih terus berjalan. Juga Pembangunan Jalan Mayon serta beberapa ruas
jalan lain, yang masih terus dilanjutkan.
“Proyek-proyek multiyears akan berakhir pada
tahun ini. Karena sesuai ketentuan tidak boleh lewat dari masa jabatan pimpinan
daerah. Dan hal itu sudah dikerjakan selama 3 tahun ini. Termasuk air bersih
dan sebagainya,” ujar Kadis PUPR Mimika, Ir Robert Mayaut.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan dan
realisasi APBD sebelumnya, untuk tahun ini sepertinya masih akan terlambat.
Terutama untuk proyek fisik. Lain halnya kalau proyek pengadaan barang dan
belanja pegawai. Masyarakat berharap pembangunan dari tahun ke tahun bisa
digenjot, sehingga Mimika bukan hanya sekedar punya APBD besar, namun harusnya
sebanding dengan realisasi pembangunan di tengah masyarakat mulai dari desa
sampai ke kota.
Demikian juga tingkat kesejahteraan Masyarakat
Mimika makin baik dari tahun ke tahun, sehingga Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) juga turut membaik. Meski Mimika kaya, namun jika dilihat fakta di
lapangan, belum semua merasakan dampak dari kekayaan alam Mimika. Semua sektor
mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian masih
harus terus dibangun, hingga mencapai pemerataan.
Demikian juga dengan pembangunan sumber daya
manusia (SDM) harus sebanding dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada
di Bumi Amungsa. Sudah saatnya, kualitas SDM Mimika terus ditingkatkan sehingga
generasi Mimika kelak bisa membangun dan memimpin daerahnya dengan baik. Tidak
ada hal yang tidak bisa dilakukan dan diselesaikan, asalkan dilakukan dengan
sepenuh hati. Kita tunggu pelaksanaan APBD Mimika 2024. Apakah berpihak ke
masyarakat atau tidak.
Amole, Nimaowitimi, Saipa
Redaksi (Sianturi)