SALAM PAPUA (TIMIKA) - Warga kampung Kadun Jaya, Kilo Meter 10, Distrik Wania menilai bahwa perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024  tidak transparan.

Operator PPS Kampung Kadun Jaya, Bartelinus Pokneangge kepada Salampapua.com sampaikan bahwa hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika tidak melakukan sosialisasi di 12 RT yang ada tentang penentuan TPS. Hal ini tentunya menimbulkan konflik di tengah masyarakat, ketika nantinya secara tiba-tiba TPS ditempatkan di satu tempat tertentu tanpa persetujuan masyarakat.

"Jangan sampai nanti mendekati pelaksanaan pemilu baru dibangun TPS tanpa diketahui masyarakat. Diharapkan supaya KPU harus transparan dalam persoalan ini. Sampai saat ini ketua PPS juga belum sosialisasi kepada masyarakat," ungkapnya via telepon, Jumat (29/12/2023).

Selain penempatan TPS, perekrutan anggota KPPS juga dilakukan secara diam-diam oleh Ketua PPS. Pengumpulan berkas hingga hasil seleksinya sama sekali tidak diketahui banyak orang.

Mengingat pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harusnya yang menjadi pengurus  di tingkat kampung adalah merupakan warga setempat.

"Harusnya rekrutmen untuk KPPS itu KPU informasikan ke Distrik, kepala kampung hingga ke semua RT. Kalau model begini, maka akan ada protes dari masyarakat khususnya anak-anak muda, karena mereka merasa tidak dipercayai," katanya.

Disampaikan, berdasarkan aturannya jumlah anggota KPPS di setiap TPS sebanyak 9 orang. Mengingat di kampung Kadun Jaya  ada 7 TPS, maka harusnya ada 63 anak muda Kadun Jaya yang direkrut.

"Sekarang semua proses itu dilakukan secara diam-diam dan ketua PPS juga sama sekali tidak menyampaikan informasi ke Rt. Jangan sampai yang direkrut bukan merupakan anak-anak di Kadun Jaya. Itu berarti akan ada keributan  saat pelaksanaan pemilu,"  tuturnya.

Diharapkan agar KPU dan Bawaslu Mimika  memperhatikan hal seperti ini sehingga pelaksanaan Pemilu di Mimika bisa aman tanpa adanya kisruh di tengah masyarakat.

" Memang beberapa waktu lalu ada Bimtek PPS bersama KPU, tapi sampai saat ini tidak ada sosialisasi apa-apa di kampung. Yang ada perekrutan anggota KPPS sudah dilakukan tanpa diketahui masyarakat. Ini berarti sudah mulai adanya kecurangan bagi masyarakat," ujarnya.

Penulis/Editor : Acik