SALAM PAPUA (TIMIKA) - Puluhan Mama Papua yang
berjualan hasil kebun di Pasar SP 2 menuntut agar DPRD dan Pemkab Mimika,
secepatnya membuat Peraturan Daerah (Perda) perlindungan pangan lokal. Mama-mama Papua, yang didukung solidaritas
Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMAMA-TI) ini merasa hak jual pangan lokal
direbut oleh pedagang luar.
Mama Papua, Naumi Tsolme menyebutkan, bahwa sejarah
perampasan hak jual makin tinggi dari tahun ke tahun. Melihat kondisi
ini, 2018 lalu mama-mama Papua sempat mengadakan aksi agar Pemda dan
DPRD membuat Perda Perlindungan Pangan Lokal, akan tetapi tidak direspon
positif.
"Perampasan hak jual itu pun makin lama makin tinggi.
Dengan tidak adanya perda yang mengatur surat izin usaha (SIU) sehingga para
pedagang pendatang makin berkuasa atas hak OAP, dengan menjual hak OAP yang
sebenarnya bukan milik mereka, karena mereka sudah jual barang impor,"
tegasnya saat konferensi pers di Pasar SP 2, Kelurahan Timika Jaya, Selasa
(10/9/2024).
Naumi mengatakan, beberapa pangan lokal yang sejak lama ikut
dijual oleh pedagang pendatang ialah pinang, sagu, daun gatal, umbi-umbian,
serta jenis lainnya yang merupakan hasil kebun ataupun hasil hutan di atas
tanah Papua.
"Kami tidak pernah demo karena harga sembako mahal,
tapi kenapa harga hasil kebun kami ditekan, ditambah lagi banyak pedagang
pendatang yang rame-rame jual pinang, sagu dan yang lainnya. Kami mau dapat
apa, sementara kami juga butuh biaya hidup," ujarnya.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan melalui perwakilan
Mahasiswa atas nama Yoki Sondegau. Yang pertama, Pemda diminta segera
merancang dan menetapkan Perda dalam hal melindungi ekonomi lokal Papua.
Pemda segera membangun pasar tradisional. Pemda segera
berikan tranportasi umum di setiap pasar. Tolak pengusaha di bidang
ekonomi lokal Papua. Pemda segera bangun koperasi mama-mama pasar Papua. Pemda
segera memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada mama-mama Papua di pasar-pasar.
Pemda segera pertemukan kami dengan dinas-dinas terkait.
"Jika 7 poin diatas tidak direspon maka kami siap
memobilisasi massa lebih besar dan melakukan aksi di DPRD," kata Yoki.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
