SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik I dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Guest House Provinsi Papua Tengah, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Nabire, Rabu (26/8/2026), dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Victor Fun mengatakan Konsultasi Publik I merupakan tahapan penting dalam penyusunan RAD TPB/SDGs. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan, sekaligus menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Victor.
Ia menjelaskan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Papua Tengah, kata Victor, agenda TPB/SDGs memiliki nilai strategis karena daerah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang besar. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan, seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Kalau kita bicara tentang Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ini juga merupakan agenda global dari 17 agenda global Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi kita semua di seluruh dunia,” ujarnya.
Karena itu, Victor menegaskan penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah harus mampu menjawab persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen yang dihasilkan, menurutnya, harus konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, serta dapat diimplementasikan.
“Jangan sampai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif. Saya ingin agar dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” tegasnya.
Victor juga meminta seluruh peserta konsultasi publik memberikan masukan, saran, data, informasi, dan rekomendasi yang konstruktif. Hal itu diperlukan untuk memastikan setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD benar-benar sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap target dan indikator yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah ini benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri,” katanya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh komponen masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan antara RAD TPB/SDGs dengan perencanaan pembangunan daerah. Setiap target SDGs harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, serta dukungan pembiayaan yang jelas.
Selain itu, Victor meminta Pemprov Papua Tengah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat ketersediaan serta kualitas data. Menurutnya, data yang akurat dan terpercaya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, menetapkan target, melakukan pemantauan, hingga mengukur keberhasilan pembangunan.
“Dengan data yang baik, kita dapat mengetahui apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya,” ujarnya.
Victor mengajak seluruh peserta mengikuti konsultasi publik tersebut secara sungguh-sungguh dan terbuka dengan menyampaikan masukan secara objektif serta gagasan terbaik bagi pembangunan Papua Tengah.
Ia berharap hasil Konsultasi Publik I dapat menjadi landasan dalam menyempurnakan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, prioritas pembangunan, serta arah pembangunan berkelanjutan.
“Saya berharap dari hasil konsultasi publik ini dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Tengah, sehingga dokumen yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, prioritas pembangunan, dan arah pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
