SALAM PAPUA (NABIRE) – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari Partai PDI Perjuangan, Yohanes Felix Helyanan, turut prihatin atas kondisi rumah tempat berdomisilinya Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif pertama di Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa dan Deinas Geley.

Rumah tersebut ditempati bersama-sama atau merupakan tempat tinggal “satu atap” orang nomor satu dan nomor dua di Provinsi Papua Tengah itu.

Yohanes Felix Helyanan mengaku kondisi memprihatinkan dan sekaligus memalukan tersebut disaksikan secara langsung olehnya saat berkunjung ke rumah tersebut saat bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur pertama di Provinsi Papua Tengah ini.

“Saya tadi sore berkunjung ke rumah negara bertemu langsung dengan pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya melihat langsung di dalam rumah itu. Memang persiapan rumah cukup baik, tapi fasilitas di dalamnya yang sangat tidak memadai dan juga pelayanan bagi pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur tidak ada. Contohnya seperti piring makan, sendok makan, garpu, gelas dan lain-lain tidak ada. Saat saya diajak makan bersama-sama di ruang makan, saya lihat itu tidak ada apa-apa. Kasihan, pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur itu makan di piring bekas penutup rantang plastik tempat makanan. Ini sangat memprihatinkan dan juga sekaligus sangat memalukan bagi Provinsi ini melihat kondisi tempat tinggal dari Kepala Daerah yang sudah resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo tersebut,” ujarnya kepada salampapua.com, Kamis (5/3/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Jhon Thie ini bahwa semestinya dengan adanya APBD Provinsi Papua Tengah, sebelumnya telah mempersiapkan hal-hal penting seperti rumah jabatan ini, namun pada kenyataannya tidak ada.

Bahkan dia menambahkan, pejabat-pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Tengah termasuk Sekda kelihatan seperti tidak mempersiapkan sungguh-sungguh kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Nabire, Ibukota Provinsi Papua Tengah.

“Setahu saja, protokol harus selalu ada di tempat kediaman (Gubernur dan Wakil Gubernur). Namun tadi saya lihat protokolernya tidak ada dan pelayanan bagi Kepala Daerah di tingkat Provinsi ini pun tidak ada,” tegasnya.

Untuk itu, Jhon mengimbau agar para pejabat terkait untuk memperhatikan hal ini dan segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden buruk bagi salah satu Provinsi baru di Tanah Papua ini.

Penulis/Editor: Jimmy