SALAM PAPUA (TIMIKA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika akan menggunakan 4 helikopter untuk pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah pegunungan dan 8 kapal laut untuk wilayah esisir.

Hal ini diungkapkan saat KPU Mimika melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) pendistribusian logistik Pilkada 2024 bersama TNI Polri, Kejaksaan, Pemkab Mimika dan pihak ketiga PT Bumi Cenderawasih Logistik di ruang rapat Hotel Oss’a Devila, Jalan Hasanuddin, Kamis (21/11/2024).

Ketua KPU Mimika Dete Abugau mengatakan, terkait dengan Logistik, KPU dan pihak ketiga memang harus transparan, karena ini menyangkut dengan hajatan Negara. Diharapkan dengan Rakor ini, pendistribusian logistik bisa berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

“Rakor ini perlu kami lakukan, jadi apabila ada permasalahan kita bisa selesaikan. Dan kami berharap dengan Rakor ini pendistribusian logistik bisa berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Dete.

Sementara itu Penanggung Jawab pihak ketiga PT Bumi Cenderawasih Logistik, Dicky menjelaskan, untuk mendistribusikan logistik di wilaya distrik dalam kota, pihak ketiga akan menggunakan 145 mobil pick up, sedangkan bagi distrik pinggiran akan mengunakan truk.

Kemudian untuk pendistribusian di distrik wilayah pegunungan, pihaknya akan menggunakan 4 helikopter dari PT Intan Angkasa, dan pendistribusian untuk distrik pesisir, akan menggunakan 8 kapal laut Papua Star.

“Untuk pendistribusian ke wilayah pesisir, akan berlangsung pada 25 November pukul 04:00 WIT. Pada waktu tersebut semua logistik sudah bergeser ke Poumako,” ujarnya.

Namun untuk wilayah pegunungan, karena mengingat cuaca yang tidak mendukung, sehingga pendistribusian logistik akan berlangsung lebih cepat, yakni 23 November 2024, sedangkan distrik di dalam kota, akan didistribusikan pada 26 November pada pukul 12:00 WIT.

Selanjutnya, Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha mengatakan, terkait dengan pemindahan TPS dari Distrik Alama ke Distrik Jila, kata I Komang KPU harus membuat surat rekomendasi jika rencana pemindahan TPS tersebut jadi dilakukan.

“KPU dan pihak ketiga harus temui Kepala Bandara untuk membicarakan soal penerbangan. Memang sudah disampaikan kepada kami, jatah 20 slot untuk distribusi logisti. Selain itu juga, harus selalu update lagi cuaca di BMKG,” ucapnya.

Terkait pendistribusian ke wilayah PTFI kata I Komang, harus tetap diawasi oleh pihak Kepolisian, dan TPS yang berada di area PTFI juga akan tetap diawasi selama pemungutan suara berlangsung.

“Karena kami juga mempunyai aturan, sehingga semua TPS harus diawasi oleh pihak kepolisian tanpa terkecuali,” tegas I Komang.

 Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Mimika, Lukas Luli Lasang mewakili Pemkab Mimika, mengatakan, perlu dilakukan koordinasi dengan Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika, agar dapat menghadirkan kepala distrik dari Alama, guna memastikan apakah pemindahan TPS ke Distrik Jila merupakan kemauan masyarakat.

“Masalah perpindahan ini harus dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait di wilayah Alama dan Jila, agar jangan sampai ada kesalahpahaman,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi