SALAM PAPUA (TIMIKA)- Money Politics atau politik uang tidak bisa dilepaskan setiap kali diselenggarakannya pesta demokrasi di Indonesia, apakah Pilres, Pileg dan Pilkada. Uang memang memiliki kekuatan luar biasa, sehingga iming-iming uang ini jelas akan mampu menarik simpati dari pemilih di setiap daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 akan dihelat pada tanggal 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Daerah Istimewa Yogjakarta, menjadi daerah yang tidak menggelar Pilkada.

Di antara 37 provinsi tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak ikut dalam gelaran pemilihan gubernur (Pilgub) serentak. Hal itu karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY tidak ditentukan melalui Pilkada.

Pasal 18 Ayat 1 huruf c menyebut Gubernur DIY dijabat seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono, sedangkan Wakil Gubernur dijabat oleh seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam (dikutip dari CNN Indonesia).

Menurut Wikipedia, politik uang atau politik perut (bahasa Inggris: Money Politics) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat, agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon atau pasangan calon kepala daerah yang bersangkutan.

Pasal 73 Ayat 3 Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Praktik Money Politics menjadi salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal. Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka.

Bagaimana di Mimika sendiri? Apakah praktik money politics ini sudah terjadi? Atau sudah menjadi tradisi dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi? Desas-desus banyak berseliweran menjelang Pilkada. Si Paslon ini akan memberi segini per orang, si Itu menjanjikan ini dan itu serta masih banyak cara lain agar mendapatkan kepercayaan dari pemilih. Di Mimika ada 200 ribu lebih pemilih dan semoga saja semua orang tersebut mau menggunakan hak pilihnya, tanpa terlibat dalam money politics.

Yang jelas, setiap Paslon sudah menyediakan anggaran sejak awal dengan jumlah yang tidak sedikit. Politik itu jelas mahal. Ikut berpolitik tanpa uang jelas hanya isapan jempol belaka. Banyak hal yang harus dibiayai Paslon sejak awal mencalonkan diri hingga harus berjuang keras bahkan sekeras-kerasnya, demi memenangkan Pilkada dan memerintah selama 5 tahun atau berlanjut di periode berikutnya.

Ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan bermakna bahwa derajat kemuliaan suara rakyat dijunjung tinggi setara kuasa ilahiah. Mantranya, suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei). Suara rakyat yang disunggi sedemikian tinggi dipercayakan kepada para wakil rakyat dan penguasa negara yang lain.

Rakyat mengganjar mereka martabat, kehormatan, dan otoritas politik agar kekuasaan dikelola guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Rakyat mempertaruhkan nasib dan masa depannya kepada mereka. Namun pertanyaannya apakah sesudah mereka duduk, para penguasa akan mengingat janji-janji kampanyenya? Apakah narasi kampanye ini dan itu akan ditepati? Belum tentu.

Di sinilah dibutuhkan hikmat dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih agar dalam menentukan pilihan benar-benar melihat figur Paslon. Apa visi misinya, rencana inovasi serta rencana program yang berpihak kepada rakyat tanpa batas. Banyak yang jadi pertimbangan namun sekali lagi, yang jelas pilihan ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan siapa pemimpin di daerah ini 5 tahun ke depan. Apakah dengan hanya menerima beberapa lembaran Rupiah akan melunturkan hati pemilih dan menuruti permintaan si pemberi uang? Atau memilih tidak memilih atau memilih sesuai hati nurani bahwa Paslon nomor sekian lebih memiliki harapan jadi pemimpin, dan membawa Kabupaten Mimika semakin lebih baik dan terus mengalami peningkatan dalam segala hal.

Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Di Mimika ada 3 paslon yang sudah jelas akan bertarung, yakni Paslon JOEL, AIYE dan MP3. Masih ada waktu kurang lebih 2 bulan hingga Hari H pemilihan 27 November 2024, agar pemilih dapat melihat siapa yang layak memimpin daerah ini 5 tahun berikutnya. Sebagai pemilih yang baik, ayo dari sekarang baca visi misi Paslon dan juga hal-hal lain dari mereka agar pada hari pemilihan, sudah tidak bingung lagi menentukan pilihan.

Terserah mau pilih siapa, namun mari, jangan sampai hak suara anda dihargai hanya sekian Rupiah. Pilihlah siapa yang menurut pemilih yang terbaik. Selama menantikan hari pemilihan. Kedaulatan rakyat tak akan terwujud hanya karena ungkapan romantik-retorik semata. Kelengahan rakyat memilih pengelola kekuasaan negara akan berakibat rakyat menuai derita dan sengsara. Amole, Nomawitimi, Saipa. Salam Papua, Media Kritis, Objektif, Akrab dan Bermartabat. (redaksi)