SALAM PAPUA (TIMIKA) - Persatuan Gereja di Timika menolak program transmigrasi lokal dan nasional di Tanah Papua, yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi penolakan transmigrasi ini ditandai dengan aksi doa bersama, di halaman Gereja Kingmi Jemaat Bahtera, Jalan C Heatubun Timika, Jumat (15/11/2024), dengan tema "Papua Tanah Injil, Papua Tidak Ada Tanah Kosong, Papua Diisi Oleh Masyarakat Tujuh Wilayah Adat".

Selain perwakilan gereja-gereja, juga dihadiri oleh tokoh adat dan warga dari wilayah adat Bomberai dan Anim Ha.

Pdt Beny Kayame kepada Salampapua.com menyatakan, bahwa pimpinan Dewan Gereja se-Papua menolak program itu, karena sampai saat ini masyarakat Papua masih dalam keadaan trauma dan merasakan kehilangan hak hidup. Karena itu, Biro Perdamaian Gereja Kingmi Sinode Tanah Papua Klasis Mimika juga sangat mendukung itu.

Adapun pernyataan sikap penolakan yang dikutip Salampapua.com, Perwakilan GIDI, Pinas Imirin menyatakan, tanah Papua bukan tanah kosong, maka mewakili pemuda GIDI, pihaknya menolak program transmigrasi yang dilakukan Presiden Prabowo.

"Dengan program ini, maka warga yang datang akan hidup dengan layak. Karena selain tanah, juga telah disediakan fasilitas rumah dan lainnya, sedangkan kita yang OAP mau ke mana," katanya.

Perwakilan Perempuan suku Amungme, Damaris Onawame menegaskan, 7 wilayah adat di Papua bukan tanah kosong. Program transmigrasi yang dibuat Prabowo kembali menghantui OAP, yang menurutnya belum pulih dari trauma tahun 1960-an.

"Jangan hantui kami lagi. Pak Prabowo jangan lupa, kami masih trauma dengan peristiwa tahun 60-an," ujarnya.

Damaris dengan tegas, bahwa perempuan Amungme menolak dengan tegas program transmigrasi itu. Pernyataan sikap penolakan transmigrasi ini juga disampaikan oleh perwakilan beberapa gereja lainnya yang hadir.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi