SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menetapkan 455 program kerja (Proker) untuk pembangunan Mimika tahun 2026 yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk memantapkan pemulihan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Hal ini diungkapkan pada penutupan Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun 2026, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, di Aula Kantor Bappeda Jalan Mayon Timika, Jumat (21/3/2025).

Forum RKPD ini mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika.”

Dalam sambutan Pj Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembanguan terletak pada proses menentukan pilihan program yang perioritas untuk didahulukan pelaksanaanya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya pendanaan, maka pertemuan kali ini penting dalam rangka menyatukan dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan dokumen perencanaan strategis yang ada,” ujarnya.

Pj Bupati mengimbau agar yang telah disepakati bersama benar-benar diperhatikan, sehingga targetnya tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling menjelaskan bahwa total seluruh usulan dari 18 distrik sebanyak 1.928, dimana usulan yang diterima sebesar 455 usulan dan yang ditolak 1.473 usulan.

“Usulan ini terbagi dalam 16 OPD, dimana Dinas Kesehatan 31 usulan, Dinas Kesehatan 29 usulan, Dinas PUPR 70 usulan, Dinas Perumahan 32 usulan, Dinas Pemberdayaan Kampung 10 usulan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 56 usulan, Dinas Koperasi 14 usulan, Dinas Perikanan 60 usulan, Disnakkeswan 45, Dinas Olahraga 14 usulan, Dishub 52 usulan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 19 usulan, Dinas Komunikasi dan Informatika 10 usulan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 usulan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 usulan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika 2 usulan,” ungkapnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy