SALAM PAPUA (TIMIKA) - Peserta Pesparawi Se-Tanah Papua XIV Keerom dari Kabupaten Mimika mengeluhkan, tidak adanya pembayaran hak usai melakukan perlombaan beberapa waktu lalu.
Hal ini sangat disayangkan oleh semua peserta sehingga, peserta meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sebagai pemberi anggaran, untuk melakukan evaluasi kinerja Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD Pesparawi).
Koordinator Peserta Pesparawi Mimika, Dominggus Jambormias mengatakan, setelah melakukan pertandingan peserta Pesparawi sama sekali tidak diberikan pembayaran sesuai perjanjian sebelumnya. Bahkan sebelumnya peserta dijanjikan akan diberikan uang saku selama latihan hingga perlombaan.
Memang tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tapi kitakan bawa nama Mimika, dan kami mendapatkan anggaran besar dan kita dijanjikan uang saku. Tapi sampai saat ini hak pembayaran uang saku kita tidak terima, ujarnya saat menghubungi Salampapua.com, Senin (23/12/2024).
Dominggus menjelaskan, Pemkab Mimika memberikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk mendukung perlombaan Pesparawi tersebut. Pemberian dana tersebut diberikan dua tahap. Namun dari pemberian dua tahap peserta hanya mendapatkan 2 kali pembayaran sebesar Rp 1,5 juta.
Kita terima dana itu 2 kali itupun hanya Rp 1,5 juta. Sampai di Keerom pun kita tidak diberikan fasilitas yang baik. Bahkan selama pertandingan kami menggunakan dana masing-masing, dan untuk makan di sana juga itu tidak sesuai dengan anggaran yang diterima LPPD, jelasnya.
Dari hal tersebut, ia berharap kepada Pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi kerja LPPD yang dianggap tidak transparan dalam menggunakan anggaran yang diberikan Pemkab. Bahkan peserta merasa, kinerja LPPD sangat buruk saat perlombaan berlangsung di Keerom.
Sebaiknya juga tim official dihapuskan saja, sehingga kami peserta berkoordinasi langsung kepada LPPD. Selama ini kita diminta koordinasi ke tim official, tapi saat hak kita minta, tim official minta langsung ke LPPD, tim official sangat tidak dibutuhkan, ungkapnya.
Menjawab pernyataan peserta, Ketua Tim Oficial LPPD Mimika, Anton Tapipea mengatakan, berkaitan dengan anggaran yang diberikan Pemkab Mimika sudah digunakan pengurus dengan baik.
Kami menerima Rp 2 miliar di awal Tahun 2024, kita gunakan anggaran tersebut untuk kelengkapan 241 peserta, kemudian digunakan untuk koordinasi tim ke Keerom, ujarnya.
Selanjutnya, Pemkab memberikan anggaran Rp 3 miliar di Bulan Oktober, namun karena keterlambatan penyelenggaraan Pesparawi hingga Desember, anggaran digunakan untuk operasional selama latihan di Timika dari Mei hingga Oktober, termasuk pembayaran kelengkapan pengurus dan peserta untuk perlombaan.
Hanya saja permasalahan keterlambatan penyelenggaraan Pesparawi di Keerom yang seharusnya dilakukan di Bulan Juli, namun ditunda hingga Desember membuat adanya penggunaan anggaran tidak terduga yang menjadi utang.
Anggaran Rp 3 miliar itu seharusnya kita gunakan untuk perlombaan di Keerom, tapi karena kegiatan mulai di Bulan Desember maka kita gunakan keperluan selama penundaan tersebut, sehingga utang-utang selama Mei hingga Oktober kita bayarkan, Bahkan saat pembayaran kita libatkan pihak Kesbangpol Mimika, jelasnya.
Anton menjelaskan, kekurangan anggaran pun membuat pihaknya harus meminta bantuan dari donator lainnya untuk menanggu biaya akomodasi selama di Keerom.
PTFI hanya memberikan bantuan tiket 100 orang, lalu yang lainnya kita gunakan anggaran Rp 3 miliar itupun kurang sehingga 35 orang kita minta ke donatur, ungkapnya.
Anton menambahkan, terkait kurangnya anggaran untuk pemberian uang saku kepada peserta maka pihaknya menyurati Pemkab Mimika untuk meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Namun permintaan tersebut tidak bisa diakomodir Pemkab Mimika.
Kita sudah meminta bantuan ke Pemkab Mimika, tapi jawaban Pemkab anggaran 2024 telah habis, sehingga hal tersebut tidak bisa diakomodir, pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
